Quo Vadis Independensi Hakim dan Akuntabilitas Etik Peradilan di Indonesia: Rekonstruksi Hubungan Kelembagaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

 Analisis Yuridis Putusan MK 005/PUU-IV/2006, Pasal 22D–22F UU 18/2011, dan Model Kamar Etika Bersama (Naskah Revisi Substantif Putaran Kedua)

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat negara hukum, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hakim dari pertanggungjawaban etik. Independensi adalah jaminan bagi pencari keadilan, bukan hak istimewa pribadi hakim. Ketika integritas hakim dipersoalkan, warga yang berperkara menanggung akibatnya: kepastian yang dijanjikan pengadilan berubah menjadi kecemasan, biaya sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan terhadap hukum.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, sedangkan Pasal 24B ayat (1) memberi Komisi Yudisial (KY) wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dua norma ini menuntut keseimbangan yang tidak mudah: pengawasan eksternal tidak boleh menjadi sarana intervensi, tetapi independensi tidak boleh menjadi alasan menutup pemeriksaan perilaku.

Persoalannya tidak berhenti pada tataran teoretis. Sepanjang 2025 KY menerima 2.715 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terdiri atas 1.439 laporan dan 1.276 tembusan; hanya 149 laporan yang teregister dan KY mengusulkan sanksi terhadap 124 hakim. KY menyebut banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangannya atau berkaitan dengan pertimbangan dan putusan yang merupakan kemandirian hakim (Komisi Yudisial, 2026a). Pada sisi tindak lanjut, data 2019 menunjukkan bahwa dari 130 hakim yang diusulkan dijatuhi sanksi, hanya 10 usul yang ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA), sedangkan 62 usul tidak dapat ditindaklanjuti karena dinilai masuk wilayah teknis yudisial (Hukumonline, 2019). Pada 2025–2026, penanganan laporan etik terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong kembali memperlihatkan perbedaan tafsir kedua lembaga mengenai batas tersebut (ANTARA, 2025; Marinews, 2025).

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 sering dirujuk sebagai dasar larangan bagi KY untuk memasuki teknis yudisial. Rujukan itu benar tetapi tidak lengkap. Kajian atas putusan ini sudah cukup banyak: Basri (2021) menilai putusan tersebut memperlemah pengawasan eksternal KY dan mendorong gagasan pengawasan satu atap, sedangkan Arif dan Dewantara (2019) membacanya dari asas nemo judex idoneus in propria causa. Publikasi KY sendiri menyebut perbedaan tafsir tentang garis batas perilaku dan teknis yudisial sebagai salah satu permasalahan terbesar dalam pengawasan hakim (Komisi Yudisial, t.t.). Artikel ini bergeser dari pertanyaan “seberapa kuat KY” ke pengujian desain norma dan kelembagaan, dengan dukungan data tindak lanjut dan satu kasus terdokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, menggunakan penafsiran sistematis, konstitusional, dan teleologis. Fokus dibatasi pada relasi kewenangan MA dan KY dalam pengawasan etik hakim; rekrutmen, mutasi, promosi, dan kesejahteraan hakim dibahas hanya sejauh berkaitan langsung. Tiga teori dipakai sebagai alat uji, bukan sekadar hiasan, dan masing-masing diturunkan menjadi indikator:

·         Independensi kekuasaan kehakiman (Shetreet & Deschênes, 1985; Bingham, 2010): apakah pengawasan menjaga hakim dari intervensi atas isi putusan dan dari tekanan yang tidak sah? Indikator: objek pemeriksaan dibatasi pada perilaku; ada kriteria operasional untuk perkara beririsan; norma jelas dan dapat diprediksi; hak pembelaan terjamin.

·         Checks and balances (Asshiddiqie, 2006, 2010): apakah relasi MA–KY saling mengimbangi tanpa dominasi? Indikator: pembagian peran tegas; ada mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat; tidak ada satu pihak yang menentukan sendiri batas kewenangan pihak lain; komposisi forum bersama seimbang.

·         Akuntabilitas hukum (Cappelletti, 1983): apakah pertanggungjawaban hakim dan lembaga pengawas dapat diukur? Indikator: tenggat dan akibat hukum tindak lanjut jelas; keputusan beralasan; data tindak lanjut tersedia dan terpadu; transparansi proporsional kepada publik.

Gagasan Pound (1959) tentang fungsi sosial hukum dipakai secara terbatas, hanya untuk menjelaskan mengapa integritas peradilan menjadi prasyarat legitimasi hukum, sekaligus mengingatkan bahwa pembaruan harus tetap melalui norma yang sah.

Persoalan hubungan MA dan KY berakar pada struktur konstitusional yang tidak menempatkan keduanya dalam hubungan hierarkis. Konsekuensi norma-norma konstitusional dapat diuraikan sebagai berikut:

·         Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman yang merdeka: kemerdekaan melekat pada fungsi mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi batas bagi setiap pengawasan. Pengawasan tidak boleh menilai benar atau salahnya pertimbangan hukum dan substansi putusan.

·         Pasal 24 ayat (2) dan (3), pelaku kekuasaan kehakiman: pelakunya ialah MA, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi (MK). KY bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan lembaga mandiri yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga wewenangnya bersifat fungsional dan terbatas pada objek yang diberikan konstitusi.

·         Pasal 24B ayat (1), wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim: objek wewenang KY adalah perilaku, bukan putusan. Frasa “wewenang lain” membuka delegasi kepada pembentuk undang-undang, tetapi dibatasi Pasal 24 ayat (1), sehingga desain turunan harus rinci agar tidak melampaui objek perilaku.

·         Pasal 24A ayat (1) dan UU 48/2009, MA sebagai pengawas tertinggi atas peradilan di bawahnya: pengawasan internal MA bersumber dari undang-undang, sedangkan pengawasan eksternal atas perilaku bersumber dari konstitusi melalui KY. MA tidak memiliki monopoli atas pengawasan perilaku hakim; KY tidak memiliki kewenangan atas teknis yudisial.

Tiga kesimpulan dapat ditarik. Pertama, relasi MA–KY adalah relasi fungsional dengan objek yang berbeda, bukan hierarki. Kedua, kedua lembaga bergantung pada satu garis batas, yaitu perilaku versus teknis yudisial, yang tidak didefinisikan secara operasional oleh konstitusi maupun undang-undang. Ketiga, dan inilah jawaban atas mengapa ketegangan terus berulang, garis batas itu dalam praktik dirumuskan melalui Peraturan Bersama 2012 yang disusun dan ditafsirkan oleh dua lembaga yang justru berada pada posisi bersengketa. Dalam kerangka checks and balances, struktur seperti ini rentan menghasilkan tafsir yang menguntungkan posisi masing-masing karena tidak ada forum netral yang menentukan klasifikasi ketika keduanya berbeda. Indikator ketiga checks and balances pada Bagian 2 hingga kini belum terpenuhi.

Permohonan diajukan oleh 31 hakim agung yang menguji ketentuan pengawasan dan usul penjatuhan sanksi dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan diucapkan pada 23 Agustus 2006. MK menyatakan sejumlah ketentuan pengawasan, di antaranya Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan (4), bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat juga Basri, 2021). Putusan ini tidak dapat direduksi menjadi larangan memasuki teknis yudisial; setidaknya ada tiga lapisan pertimbangan yang relevan:

·         Lapisan objek pengawasan: MK membedakan hakim pada badan peradilan di bawah MA dan hakim agung dari hakim konstitusi. Hakim konstitusi dikeluarkan dari objek pengawasan KY, sedangkan KY tetap berwenang mengawasi hakim agung dalam batas perilaku (Hukumonline, 2013). Pola ini berlanjut dalam Putusan MK 1-2/PUU-XII/2014 (keterlibatan KY dalam majelis kehormatan hakim konstitusi dibatalkan) dan Putusan MK 43/PUU-XIII/2015 (keterlibatan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama dibatalkan), yang menunjukkan MK membaca wewenang KY menurut rumusan Pasal 24B secara terbatas.

·         Lapisan kejelasan norma: pasal-pasal yang dibatalkan dinilai tidak memberikan rumusan yang jelas dan rinci mengenai pengawasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Lapisan ini menempatkan persoalan pada kualitas desain norma, bukan pada ada atau tidaknya pengawasan. Revisi melalui UU 18/2011 dapat dibaca sebagai upaya menjawabnya.

·         Lapisan hubungan kelembagaan: MK mempertimbangkan bahwa independensi hakim agung harus sejalan dengan akuntabilitas melalui pengawasan oleh KY sebagai unsur pendukung (supporting element) (Hukumonline, 2013, merujuk hlm. 178 putusan). Putusan karena itu tidak menutup pengawasan eksternal; ia menegaskan sifat pendukung KY dan menuntut pengawasan dibatasi pada perilaku.

Jika diuji dengan tiga teori, putusan memperkuat indikator independensi (objek dibatasi, norma jelas), menolak dominasi KY atas hakim agung dan hakim konstitusi tanpa memberi MA hak menutup pengawasan eksternal, serta mempertahankan pengawasan eksternal atas perilaku. Pelajaran pentingnya: penyelesaian ketegangan MA–KY tidak cukup dengan menegaskan larangan teknis yudisial. Diperlukan rumusan operasional tentang bagaimana batas itu ditentukan, oleh siapa, dalam jangka waktu berapa, dan dengan akibat apa.

Mekanisme penanganan pelanggaran KEPPH diatur dalam UU 18/2011 dan peraturan bersama, dengan rincian sebagai berikut:

·         Pemeriksaan dan usul sanksi (Pasal 22D UU 18/2011): KY memeriksa laporan dan memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran dalam sidang pleno; bila terbukti, KY mengusulkan penjatuhan sanksi (ringan, sedang, atau berat) kepada MA.

·         Penjatuhan sanksi (Pasal 22E): MA menindaklanjuti dalam tenggat 60 hari, dengan mekanisme pemeriksaan bersama bila terdapat perbedaan pendapat serta ketentuan mengenai akibat bila tenggat terlampaui.

·         Sanksi berat tertentu (Pasal 22F dan Peraturan Bersama 04/2012): usul pemberhentian tetap diperiksa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri atas empat anggota KY dan tiga hakim agung.

·         Batas teknis yudisial (Peraturan Bersama 02/2012): MA dan KY tidak menilai benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan (pasal yang dirujuk dalam pernyataan MA adalah Pasal 15 dan 16).

Pernyataan bahwa rekomendasi KY “tidak memiliki kekuatan eksekutorial” terlalu menyederhanakan. Analisis yang lebih tepat membedakan tiga hal:

·         Kekuatan hukum usul KY: undang-undang menempatkan KY sebagai pengusul dan penjatuhan sanksi berada pada MA, kecuali sanksi berat tertentu yang diputus MKH. Usul KY tidak berdiri sendiri sebagai putusan yang dapat dieksekusi, tetapi juga tidak sepenuhnya bersifat anjuran karena undang-undang menetapkan tenggat dan mekanisme pemeriksaan bersama.

·         Kewajiban MA menurut undang-undang: MA diberi waktu paling lama 60 hari sejak usul diterima dan wajib melaksanakan putusan MKH. Kewajiban ini bersifat prosedural: mengikat MA untuk menanggapi, tetapi tidak menghapus penilaian MA atas ada atau tidaknya pelanggaran perilaku.

·         Hambatan implementasi yang dapat dibuktikan: bagian ini memerlukan data, yang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Data tindak lanjut pengawasan etik (indikatif)

Periode	Data	Sumber
2019	KY merekomendasikan sanksi terhadap 130 hakim; hanya 10 usul ditindaklanjuti MA; 62 usul tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial; 6 usul belum ditanggapi.	Hukumonline (2019)
2025	KY menerima 2.715 laporan (1.439 laporan dan 1.276 tembusan); 149 teregister; KY mengusulkan sanksi terhadap 124 hakim (82 ringan, 30 sedang, 12 berat).	Komisi Yudisial (2026a)
2025	Sekretaris Jenderal KY menyatakan dalam rapat dengan Komisi III DPR bahwa KY mengirim 154 rekomendasi sanksi ke MA dan 97 di antaranya belum direspons.	Tirto.id (2026)
2025	Badan Pengawasan MA menjatuhkan sanksi kepada 74 hakim, 19 di antaranya sanksi berat; pada November 2025 sebanyak 18 hakim menunggu sidang MKH.	Marinews (2026a)
Sem. I 2026	KY merekomendasikan sanksi terhadap 121 hakim; KY dan MA menggelar tujuh persidangan MKH.	ANTARA (2026)
2026	Tiga majelis MKH dibentuk pada 7 September 2026 untuk perkara yang telah menunggu lebih dari dua tahun.	Marinews (2026a)

Catatan: angka 124 (hakim yang diusulkan dijatuhi sanksi) dan 154 (rekomendasi yang dikirim) berasal dari sumber, satuan hitung, dan periode pelaporan yang tidak identik; ketidakcocokan ini perlu direkonsiliasi dengan Laporan Tahunan KY dan MA.

Data tersebut menunjuk pada tiga hal. Pertama, penolakan tindak lanjut dengan alasan teknis yudisial muncul sebagai pola pada 2019, dan dalam rapat dengan DPR dikemukakan bahwa perbedaan pandangan MA–KY umumnya muncul ketika laporan menyangkut teknis yudisial (Tirto.id, 2026). Kedua, terdapat antrean respons dan antrean sidang MKH pada 2025–2026. Ketiga, tidak tersedia data terpadu yang disepakati bersama. Dalam sumber yang dikaji, penulis juga belum menemukan data frekuensi penggunaan pemeriksaan bersama; hal ini sendiri merupakan temuan tentang rendahnya transparansi dan perlu dikonfirmasi pada dokumen primer.

6. Studi Kasus: Laporan Etik terhadap Majelis Hakim Perkara Tom Lembong

Kasus ini dipilih karena terdokumentasi secara resmi dan memperlihatkan jelas persoalan klasifikasi. Analisis tidak menilai benar atau salahnya putusan pidana maupun kesimpulan etik KY, melainkan mengkaji desain kelembagaannya.

Atas laporan terdakwa, KY dalam Putusan Nomor 0098/L/KY/VIII/2025 mengusulkan sanksi sedang berupa hakim nonpalu selama enam bulan kepada tiga hakim terlapor, dengan merujuk antara lain Pasal 14 Peraturan Bersama 02/2012 sebagaimana dikutip pemberitaan (ANTARA, 2025). Pada 30 Desember 2025, Ketua MA menanggapi bahwa Peraturan Bersama 2012 (Pasal 15 dan 16) menegaskan bahwa baik MA maupun KY tidak berwenang menilai benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan, bahwa pengawasan teknis yudisial berada pada MA, dan bahwa bila KY hendak memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama MA; MA menyatakan akan mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi tersebut (Marinews, 2025). Pada Mei 2026, salah satu hakim terlapor menegaskan di persidangan perkara lain bahwa sanksi nonpalu dari KY baru berupa usul yang keputusan akhirnya berada di tangan MA (Dandapala, 2026a). Dalam sumber yang dikaji belum ditemukan keputusan akhir MA; status ini perlu diperbarui pada tanggal akses. Dari sudut teori, kasus ini memperlihatkan tiga hal:

·         Pertama, klasifikasi tidak dapat ditentukan sepihak: kedua lembaga sama-sama merujuk ketentuan yang sama untuk kesimpulan yang berbeda, sehingga garis batas perilaku dan teknis yudisial dalam praktik tidak dapat ditentukan oleh salah satu pihak tanpa memicu sengketa (indikator checks and balances ketiga).

·         Kedua, mekanisme bersama tidak terlihat bekerja: dalam sumber yang tersedia tidak terlihat bahwa tahap klasifikasi bersama atau pemeriksaan bersama digunakan untuk menyelesaikan perbedaan itu sebelum tampil di ruang publik (indikator checks and balances kedua).

·         Ketiga, tenggat tidak dapat dilacak: sumber yang dikaji tidak memuat tanggal penerimaan usul oleh MA, sehingga tidak dapat dipastikan kapan tenggat 60 hari menurut Pasal 22E mulai berjalan dan apa akibatnya (indikator akuntabilitas pertama dan kedua). Dari sisi transparansi, juru bicara KY pada Oktober 2026 menyatakan bahwa hasil keputusan sidang pleno KY bersifat tertutup dan rahasia dan telah dikirim ke MA dalam konteks perkara lain (iNews, 2026), yang menunjukkan bahwa publik umumnya hanya memperoleh informasi melalui pihak yang berkepentingan.

Setelah norma diuraikan, pertanyaan berikutnya ialah apakah norma itu tepat. Tabel berikut menguji lima mekanisme dengan pola yang sama: efektivitas dan kejelasan norma, hambatan kelembagaan, serta apakah yang diperlukan perubahan norma atau cukup perbaikan implementasi.

Tabel 2. Uji norma pengawasan etik

Mekanisme	Efektivitas dan Ketidakjelasan Norma	Hambatan Kelembagaan	Perubahan Norma atau Implementasi?
Batas perilaku/teknis yudisial (PB 02/2012)	Rendah pada perkara beririsan (2019; kasus 2025–2026). Tidak ada kriteria operasional untuk pelanggaran hukum acara yang diduga disertai konflik kepentingan atau perilaku tidak patut.	Perumus dan penafsir batas adalah pihak yang berselisih.	Revisi peraturan bersama: kriteria dan klasifikasi bersama. Belum perlu perubahan UU.
Tenggat dan akibat hukum (Pasal 22E)	Belum terukur; terdapat usul tanpa respons (2025). Titik mulai tenggat, bentuk “respons”, dan akibat bila terlampaui tidak jelas.	Surat-menyurat, penelaahan internal, dan tidak ada sistem pelacakan bersama.	Perbaikan implementasi (pelacakan) dan penegasan norma; bila akibat hukum perlu diubah, melalui UU.
Pemeriksaan bersama	Tidak terukur; data penggunaan belum ditemukan. Pemicu, komposisi, dan tenggat tidak jelas.	Bersifat reaktif: baru berjalan setelah terjadi perbedaan pendapat.	Revisi peraturan bersama (sedang dikaji pada 2026).
MKH (Pasal 22F; PB 04/2012)	Terjadi antrean perkara (2025–2026). Komposisi empat KY dan tiga hakim agung dipersoalkan sebagian pihak.	Ketersediaan majelis, jadwal, dan beban perkara.	Perbaikan manajemen dan peraturan bersama; perubahan UU bila unsur independen ditambahkan.
Transparansi	Informasi publik terbatas; pleno tertutup. Batas antara kerahasiaan pemeriksaan dan hak publik atas informasi hasil tidak jelas.	Tidak ada format publikasi bersama.	Peraturan bersama tentang publikasi ringkasan putusan beralasan.

Berdasarkan temuan di atas, berikut model rekonstruksi yang dapat dipertimbangkan. Model ini merupakan usulan konseptual, bukan gambaran mekanisme hukum yang saat ini berlaku.

Rekonstruksi perlu dibaca bersama perkembangan yang sedang berjalan. RUU tentang Jabatan Hakim masuk daftar prioritas Prolegnas 2026 dan memuat pembagian pengawasan antara MA dan KY (Hukumonline, 2026; Dandapala, 2026b). RUU Perubahan Kedua UU Komisi Yudisial masuk Prolegnas 2025–2029, dan KY mengusulkan agar sanksi ringan dan sedang bersifat final dan mengikat (DDTCNews, 2026). Forum akademik menyiapkan dasar perubahan peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama dan MKH (Dandapala, 2026c), dan terdapat usulan agar MKH melibatkan unsur masyarakat atau akademisi independen (Marinews, 2026b). Karena materi dan statusnya dinamis, model ini perlu diperiksa ulang terhadap naskah terbaru sebelum publikasi. Lima prinsip desain diturunkan dari temuan Bagian 3–7:

·         Kepastian norma: kriteria klasifikasi dan tenggat yang jelas.

·         Pemisahan objek: dugaan perilaku diperiksa, sedangkan keberatan atas substansi putusan dikembalikan pada upaya hukum.

·         Paritas: tidak ada lembaga yang menentukan sendiri batas kewenangan lembaga lain.

·         Perlindungan hak pembelaan: hakim terlapor mendapat kesempatan membela diri yang layak.

Transparansi proporsional: alasan dan hasil dibuka tanpa membuka materi pemeriksaan yang rahasia.

Kamar Etika Bersama dirumuskan sebagai forum koordinatif permanen yang bekerja pada tahap awal dan tahap penyelesaian perbedaan, bukan sebagai lembaga baru yang menjatuhkan sanksi. Angka waktu bersifat indikatif dan perlu disesuaikan dengan beban perkara.

·         Struktur: forum permanen dengan unsur seimbang: wakil MA, wakil KY dalam jumlah sama, dan satu anggota netral (akademisi, mantan hakim, atau tokoh etika) yang ditunjuk bersama dan tidak berasal dari salah satu lembaga. Ketua bergilir antar-lembaga; sekretariat bersama.

·         Kewenangan: (a) mengklasifikasikan laporan beririsan sebagai perilaku, teknis yudisial, atau campuran dalam batas waktu (usulan: 14 hari kerja); (b) memisahkan dugaan perilaku dari keberatan atas substansi putusan; (c) memfasilitasi penyelesaian perbedaan pendapat atas usul sanksi sebelum tenggat 60 hari berakhir; (d) memeriksa bersama bagian perilaku pada perkara campuran; (e) menerbitkan ringkasan putusan beralasan secara anonim; (f) mengelola basis data tindak lanjut terpadu. Kamar tidak berwenang menjatuhkan sanksi, menilai benar atau salahnya substansi putusan, atau menggantikan upaya hukum.

·         Prosedur dan aturan kebuntuan: laporan masuk melalui satu pintu, diverifikasi, lalu diklasifikasi. Laporan perilaku murni diperiksa KY menurut Pasal 22D; laporan teknis murni diarahkan ke upaya hukum dengan pemberitahuan alasan kepada pelapor; laporan beririsan diproses Kamar. Keputusan diambil melalui musyawarah, dengan pendapat berbeda dicatat. Bila terjadi kebuntuan, laporan tidak gugur: bagian perilaku tetap diperiksa bersama dan bagian substansi dikeluarkan.

·         Perlindungan hak pembelaan: pemberitahuan tertulis kepada hakim terlapor; akses terhadap bukti yang dipakai; kesempatan didengar sebelum klasifikasi menjadi final bila klasifikasi memengaruhi pemeriksaan atas dirinya; pendampingan; praduga tak bersalah dan kerahasiaan sampai ada keputusan; satu kali permohonan peninjauan klasifikasi ke Kamar; serta penyaringan terhadap laporan yang semata-mata menyerang putusan.

Dasar hukum dan tahapan: tahap 1 (tanpa perubahan undang-undang) melalui revisi Peraturan Bersama 02/2012 dan peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama, sejalan dengan kerja revisi yang sedang berjalan (Dandapala, 2026c) dan dasar kerja sama dalam UU 18/2011 dan UU 3/2009 (pasal delegasi perlu diverifikasi). Tahap 2 (perubahan undang-undang) hanya untuk hal yang tidak dapat diatur peraturan bersama: akibat hukum terlampauinya tenggat, penambahan unsur independen pada MKH, dan sifat mengikat usul sanksi tertentu.

Pertanyaan yang wajar muncul ialah apakah Kamar Etika Bersama berbeda dari pemeriksaan bersama dan MKH. Perbedaannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan mekanisme

Aspek	Pemeriksaan Bersama (eksisting)	MKH (eksisting)	Kamar Etika Bersama (usulan)
Pemicu	Perbedaan pendapat MA–KY atas usul KY (reaktif).	Usul pemberhentian tetap.	Laporan beririsan sejak tahap awal dan perbedaan sebelum tenggat berakhir (preventif).
Objek	Hasil pemeriksaan dan usul sanksi selain pemberhentian tetap.	Pelanggaran berat yang diusulkan pemberhentian.	Klasifikasi objek dan pemisahan perilaku dari substansi putusan.
Sifat	Ad hoc.	Tidak tetap; dibentuk per perkara.	Permanen dan koordinatif.
Unsur netral	Tidak ditemukan pada sumber yang dikaji.	Empat KY dan tiga hakim agung.	Satu anggota netral dan ketua bergilir.
Keluaran	Penyelesaian perbedaan.	Putusan sanksi berat.	Klasifikasi, keputusan beralasan, ringkasan publik, dan data terpadu.
Menjatuhkan sanksi	Tidak (hasil menjadi dasar tindak lanjut).	Ya.	Tidak.

Sumber: Hukumonline (2012, 2016); Marinews (2026b); analisis penulis. Rincian pemeriksaan bersama perlu dicocokkan dengan teks Peraturan Bersama yang berlaku.

Letak kebaruan model bukan pada gagasan bekerja bersama, melainkan pada tiga unsur yang tidak ada pada mekanisme eksisting: tahap klasifikasi bersama di awal, aturan pemisahan objek sebagai aturan kebuntuan, dan kewajiban publikasi keputusan beralasan serta data terpadu.

8.4 Pengaman: Siapa yang Mengawasi Pengawas?

·         Apakah memerlukan perubahan undang-undang? Tidak untuk tahap pertama, karena berupa koordinasi dan penyempurnaan peraturan bersama. Ya untuk hal yang mengubah akibat hukum atau komposisi MKH.

·         Bagaimana mencegah dominasi? Dengan paritas unsur, ketua bergilir, anggota netral yang disepakati bersama, tidak adanya hak veto, dan aturan kebuntuan yang tidak menggugurkan laporan. Usul KY agar sanksi ringan dan sedang bersifat final dan mengikat (DDTCNews, 2026) menimbulkan pertanyaan konstitusional tersendiri, karena Putusan MK 005/PUU-IV/2006 memosisikan KY sebagai unsur pendukung dan kewenangan menjatuhkan sanksi berada pada MA menurut UU 18/2011. Alternatif yang lebih mudah dipertahankan secara konstitusional ialah aturan bawaan: usul KY berlaku apabila MA tidak mengajukan keberatan beralasan dalam tenggat, dan keberatan itu wajib diselesaikan melalui Kamar. Argumen sebaliknya, bahwa pengalihan kewenangan ke KY diperlukan agar usul tidak menggantung, perlu dibahas pada penelitian lanjutan dengan data respons yang lebih lengkap.

·         Bagaimana melindungi hak pembelaan? Melalui pemberitahuan, akses bukti, kesempatan didengar, pendampingan, kerahasiaan, dan peninjauan klasifikasi, serta penyaringan laporan yang semata-mata menyerang putusan.

·         Bagaimana Kamar itu sendiri diawasi? Melalui kewajiban laporan tahunan bersama MA–KY kepada publik dan DPR, audit independen atas basis data, publikasi ringkasan putusan beralasan, dan keberlakuan peraturan bersama yang tetap dapat diuji menurut mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.

Pelaporan digital sebagai instrumen pendukung: sistem pelaporan terpadu menjadi pintu masuk tunggal dan alat pelacak tenggat, dengan nomor registrasi, informasi status secara proporsional, penyaringan laporan tidak berdasar, perlindungan pelapor, dan pengelolaan data pribadi menurut UU Nomor 27 Tahun 2022. Transparansi tidak berarti seluruh dokumen pemeriksaan diumumkan, melainkan masyarakat memperoleh informasi cukup tentang prosedur, status, dan hasil akhir.

Ketegangan MA–KY berakar pada struktur konstitusional yang menempatkan keduanya dalam relasi fungsional dengan objek berbeda, sementara garis batas perilaku dan teknis yudisial tidak didefinisikan secara operasional dan dalam praktik dirumuskan serta ditafsirkan oleh dua lembaga yang berada pada posisi bersengketa. Putusan MK 005/PUU-IV/2006 tidak hanya melarang pengawasan teknis yudisial, tetapi juga menyangkut objek pengawasan, kejelasan rumusan norma, dan hubungan pendukung antara KY dan MA.

UU 18/2011 telah memberikan mekanisme yang lebih rinci daripada kesan sebelumnya: usul KY (Pasal 22D), tenggat dan pemeriksaan bersama (Pasal 22E), dan MKH (Pasal 22F). Persoalan yang tersisa bukan sekadar ada atau tidaknya kekuatan eksekutorial, melainkan ketidakjelasan titik mulai dan akibat tenggat, sifat reaktif pemeriksaan bersama, belum adanya kriteria klasifikasi untuk perkara beririsan, antrean tindak lanjut dan sidang MKH, serta ketiadaan data terpadu.

Rekonstruksi yang dapat dipertahankan adalah Kamar Etika Bersama sebagai forum koordinatif permanen yang mengklasifikasikan laporan beririsan, memisahkan perilaku dari substansi putusan, menyelesaikan perbedaan sebelum tenggat berakhir, dan mempublikasikan keputusan beralasan, dengan pengaman terhadap dominasi dan perlindungan hak pembelaan hakim terlapor. Arah tindak lanjutnya:

·         Bagi MA dan KY: menyepakati kriteria klasifikasi perkara beririsan, sistem pelacakan tenggat bersama, dan format publikasi ringkasan putusan beralasan melalui revisi peraturan bersama.

·         Bagi pembentuk undang-undang: memperjelas titik mulai dan akibat tenggat serta komposisi MKH dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim dan RUU Perubahan Kedua UU KY, dengan memperhatikan batas Pasal 24 dan 24B UUD NRI 1945.

·         Bagi peneliti: menguji model dengan data primer, termasuk frekuensi pemeriksaan bersama, waktu tindak lanjut, dan alasan penolakan usul.

Keterbatasan kajian ini perlu dicatat: data tindak lanjut bersumber dari laporan resmi dan pemberitaan sehingga belum terverifikasi pada tingkat dokumen perkara; studi kasus bersifat tunggal sehingga tidak dapat digeneralisasi; dan model rekonstruksi belum diuji secara empiris.