Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung: Membedah Ulang Independensi Peradilan Fiskal

 Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung: Membedah Ulang Independensi Peradilan Fiskal

Kerangka Analisis Hukum & Potensi Pengembangan Artikel Akademis (Versi Pembaharuan 2026)

1. Pendahuluan 

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang membiayai berbagai program pembangunan nasional. Namun dalam porsi penegakan hukum perpajakan, interaksi antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan kerap melahirkan perbedaan penafsiran aturan yang memicu sengketa tata usaha negara perpajakan. Untuk menjamin keadilan fiskal, penyelesaian sengketa tersebut membutuhkan forum peradilan yang independen, objektif, dan terbebas dari benturan kepentingan struktural.

Langkah integrasi penuh Pengadilan Pajak ke dalam lingkungan Mahkamah Agung kini menjadi agenda pembenahan hukum yang sangat mendesak. Hal ini berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batas waktu konstitusional bagi pengalihan seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak ke bawah wewenang Mahkamah Agung selambat-lambatnya 31 Desember 2026.

Memasuki akhir tahun 2026, persiapan transisi administrasi terus dimatangkan melalui penyusunan regulasi pelaksana. Kendati draf Peraturan Presiden pengalihan telah memasuki tahap harmonisasi, tantangan legisiatif masih mengemuka mengingat revisi Undang-Undang Pengadilan Pajak belum rampung dibahas. Penyatuan pembinaan tanpa penyesuaian undang-undang berisiko menimbulkan masalah kepastian hukum terkait legalitas kelembagaan serta keabsahan putusan sengketa pajak. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi krusial agar pengalihan tidak mengganggu sengketa yang sedang berjalan maupun kepastian status aparatur peradilan.

2. Dilema Status Quo: Dualisme Pembinaan Peradilan Pajak

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebelumnya membelah pembinaan Pengadilan Pajak ke dua lembaga terpisah. Pembinaan teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan. Dualisme ini menempatkan Pengadilan Pajak sebagai satu-satunya badan peradilan yang berada di luar sistem satu atap (one-roof system) kekuasaan kehakiman.

Secara teoritis, model dualisme bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua (tidak ada pihak yang boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri). Pengadilan Pajak bertugas mengadili sengketa fiskal antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan (DJP/DJBC). Ketika lembaga yang mengadili sengketa tersebut pembinaan anggaran dan administrasinya dikuasai oleh Kementerian Keuangan yang juga menaungi pihak tergugat/termohon, muncul benturan kepentingan struktural yang berpotensi mengurangi kebebasan hakim serta mencederai rasa keadilan Wajib Pajak.

Dalam proses pengalihan ini, tantangan tidak sebatas memindahkan urusan birokrasi, tetapi juga menjaga kesinambungan pelayanan peradilan melalui prinsip kelancaran transisi (soft landing). Pengalihan meliputi pemindahan status kepegawaian ASN dan panitera, integrasi infrastruktur teknologi informasi, serta tata kelola arsip perkara. Di samping itu, penyusunan skema rekrutmen hakim pajak di bawah MA—apakah melalui jalur hakim karier bertifikasi spesialis, hakim ad hoc, atau kombinasi—memerlukan kepastian aturan agar keahlian teknis hukum perpajakan tetap terpelihara.

3. Landasan Hukum dan Yurisprudensi Utama

Analisis ini berpatokan pada sejumlah norma konstitusi, perundang-undangan, dan putusan yurisprudensi berikut:

·         Pasal 24 & Pasal 24A UUD NRI 1945: Menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung.

·         UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur pelaksanaan sistem satu atap (one-roof system) untuk seluruh badan peradilan serta membuka ruang pembentukan pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan yang ada.

·         UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: Menjadi rujukan eksistensi Pengadilan Pajak sekaligus norma yang menjadi titik balik reformasi dualisme pembinaan.

·         Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023: Menyatakan frasa 'Departemen Keuangan' dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan memaknainya menjadi 'Mahkamah Agung' yang dilaksanakan bertahap paling lambat 31 Desember 2026.

·         Yurisprudensi MK Terkait: Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 serta Putusan MK No. 10/PUU-XVIII/2020 yang memperkuat perbaikan mekanisme pengangkatan pimpinan Pengadilan Pajak.

4. Urgensi & Implikasi Transisi 'Satu Atap' (One-Roof System)

Aspek Analisis	Implikasi Positif	Tantangan Teknis & Risiko Transisi
Independensi & Imparsialitas	Menghapus kerentanan benturan kepentingan struktural dan memperkuat asas fair trial bagi Wajib Pajak.	Risiko timbulnya masalah legalitas jika pengalihan hanya mengandalkan Perpres tanpa pembaruan UU Pengadilan Pajak.
Kepastian Hukum Investasi	Memberikan keyakinan bagi investor bahwa peradilan sengketa pajak berjalan adil, transparan, dan bebas intervensi.	Kebutuhan harmonisasi standar penafsiran norma fiskal antara hakim peradilan umum/TUN dan hakim spesialis pajak.
Manajemen Perkara & Sistem Informasi	Mengintegrasikan tata kelola berkas sengketa pajak ke dalam e-Court dan Sistem Informasi Peradilan Mahkamah Agung.	Penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan penanganan volume ribuan berkas perkara pajak tiap tahunnya.
Status SDM & Kepegawaian	Menjamin independensi alur karier hakim, panitera, dan pegawai dari pengaruh kementerian eksekutif.	Pengalihan status kepegawaian ASN, penyesuaian skema remunerasi, serta kejelasan alur rekrutmen hakim di bawah MA.

5. Perbandingan Internasional: Menjaga Keahlian dan Independensi

Pengalaman peradilan di negara lain menawarkan wawasan penting mengenai penataan independensi peradilan fiskal. Di Amerika Serikat, United States Tax Court berdiri sebagai forum peradilan federal independen yang terpisah sepenuhnya dari Internal Revenue Service (IRS). Pembentukannya diatur berdasarkan Article I Konstitusi AS (26 U.S.C. § 7441) guna memastikan otoritas pemungut pajak tidak memiliki pengaruh terhadap badan yang mengadili sengketanya.

Sementara itu di Prancis yang menganut tradisi hukum civil law, sengketa perpajakan diselesaikan melalui sistem peradilan administrasi. Perkara tingkat pertama diperiksa oleh Tribunal Administratif, dilanjutkan ke Cour Administrative d'Appel pada tingkat banding, dan bermuara pada Conseil d'État sebagai puncak peradilan administrasi. Skema ini menunjukkan bahwa spesialisasi perkara pajak dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam rumpun peradilan tata usaha negara.

Pelajaran utama dari perbandingan internasional tersebut mencakup dua hal: pertama, perlindungan struktur peradilan dari pengaruh otoritas perpajakan; kedua, pentingnya pembinaan kompetensi berkelanjutan agar para hakim tetap menguasai keahlian teknis di bidang perpajakan.

6. Catatan Penutup & Kesimpulan

Integrasi penuh Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung merupakan penataan mendasar untuk menegakkan independensi peradilan fiskal di Indonesia. Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian bahwa seluruh pembinaan peradilan wajib menyatu di bawah kekuasaan kehakiman paling lambat 31 Desember 2026.

Keberhasilan transisi ini tidak cukup diukur dari pemindahan wewenang administrasi semata. Keberhasilan nyata ditentukan oleh terjaminnya kemerdekaan hakim dalam memutus perkara, kejelasan status aparatur peradilan, serta kelancaran penanganan sengketa pajak tanpa merugikan hak Wajib Pajak maupun penerimaan negara. Sinergi antara DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam merampungkan perubahan undang-undang serta aturan pelaksana menjadi kunci terwujudnya sistem peradilan perpajakan yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.

 

Menguak Sisi Gelap Penyadapan 

Antara Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan Ancaman Privasi Kita

Pernahkah Anda merasa ada yang "menguping" setelah selesai menelepon? Topik penyadapan belakangan ini bukan lagi sekadar bumbu cerita film spionase. Baru-baru ini, tepatnya pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang bahkan menyasar nomor Presiden.

Di satu sisi, negara memang memerlukan ruang untuk menyadap demi alasan tertentu, seperti penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional. Namun, jika dilakukan secara sembarangan dan melanggar prosedur, privasi warga negara menjadi taruhannya. Ancaman serupa juga datang dari stalkerware aplikasi pengintai yang diam-diam terpasang di ponsel korban. Lalu, di mana garis batas antara penyadapan yang sah dan melanggar hukum? Siapa yang berwenang, apa motifnya, dan bagaimana kita melindungi diri?

1. Penyadapan: Kapan Dibolehkan, Kapan Melanggar Hukum?

Dasar perlindungan privasi warga negara sebenarnya tercantum dengan sangat tegas pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin rasa aman atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Di era serba digital saat ini, jaminan tersebut mencakup pula kerahasiaan percakapan pribadi serta data elektronik yang tersimpan di ponsel.

Undang-Undang ITE (Pasal 31) menutup rapat ruang bagi siapa pun yang nekat menyadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin sah. Bagi pelanggarnya, Pasal 47 UU ITE menyiapkan sanksi berat berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp800 juta.

Aparat penegak hukum pun tidak serta-merta bisa menyadap seenaknya. Berdasarkan KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026), Pasal 136 memang memberi ruang bagi penyidik untuk melakukan penyadapan, tetapi prosedur pelaksanaannya wajib merujuk pada undang-undang tersendiri. Artinya, pasal tersebut bukanlah 'cek kosong' atau izin umum untuk menyadap semua perkara pidana.

Catatan Penting Putusan MK Empat Syarat Penyadapan yang Sah menurut Prinsip Hukum: 1. Legalitas: Kewenangan wajib tertulis eksplisit dalam undang-undang. 2. Tujuan yang Sah: Terbatas untuk mengungkap tindak pidana tertentu atau menjaga keamanan nasional. 3. Proporsionalitas: Dilakukan sebatas yang benar-benar diperlukan. 4. Pengawasan Ketat: Setiap tindakan penyadapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 juga menegaskan kembali bahwa segala bentuk dan tata cara penyadapan wajib diatur secara rinci melalui undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis di bawahnya.

2. Siapa yang Memegang Kewenangan Penyadapan?

Tidak semua lembaga negara mengantongi izin dan ruang lingkup penyadapan yang sama. Berikut adalah pembagian kewenangan beserta batasannya secara ketat:

Lembaga	Ruang Lingkup	Batas & Catatan Hukum
KPK	Perkara Tindak Pidana Korupsi.	UU KPK memberikan kewenangan penyadapan langsung saat proses penyelidikan dan penyidikan korupsi.
BIN	Intelijen demi keamanan dan kepentingan nasional.	UU Intelijen Negara menetapkan sasaran, perintah resmi, jangka waktu, serta prosedur yang sangat khusus.
BNN	Penyidikan perkara tindak pidana narkotika.	UU Narkotika mengatur penyadapan yang hanya boleh dilakukan setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup.
Polri & Kejaksaan	Penegakan hukum pidana umum/khusus sesuai peraturan.	Tidak berlaku otomatis di setiap kasus; wajib berlandaskan dasar hukum spesifik dan izin prosedur resmi.
BSSN	Keamanan siber dan persandian negara.	Bukan lembaga penegak hukum/penyadap komunikasi. Tidak tepat disebut memiliki kewenangan menyadap tanpa UU khusus.

 

Dari pembagian di atas, terlihat jelas polanya: semakin spesifik tugas sebuah lembaga, semakin ketat pula batasan hukum yang memagarinya. Pertanyaan kunci yang harus selalu diajukan dalam menilai keabsahan tindakan penyadapan adalah: Siapa yang menyadap, atas dasar undang-undang apa, untuk perkara apa, dan siapa yang mengawasi? Jika pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara jelas, maka keabsahan penyadapan tersebut patut dipertanyakan.

3. Apa yang Dicari Penyadap? Dari Urusan Pribadi hingga Kepentingan Negara

Motif di balik tindakan penyadapan sangat beragam, mulai dari niat jahat tingkat individu demi keuntungan finansial, hingga persaingan politik dan intelijen negara.

Di Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha:

• Kejahatan Finansial: Peretasan akun finansial untuk mencuri data perbankan, kode OTP, dan identitas pribadi guna aksi penipuan.

• Mata-Mata Bisnis: Penyadapan internal untuk mencuri rahasia dagang, dokumen strategi, hingga harga penawaran tender.

• Stalkerware Domestik: Penggunaan aplikasi pengintai (stalkerware) untuk memantau lokasi, pesan, dan aktivitas pasangan tanpa izin.

• Pemerasan & Intimidasi: Pencurian foto atau obrolan pribadi sensitif yang kemudian dijadikan bahan pemerasan.

Dalam Konteks Negara dan Keamanan:

• Spionase Luar Negeri: Pengintaian oleh asing yang menyasar dokumen diplomatik, pertahanan, atau kebijakan ekonomi nasional.

• Penegakan Hukum: Mendukung pengungkapan kejahatan luar biasa (seperti terorisme dan narkotika) sesuai jalur hukum.

• Penyalahgunaan Kekuasaan: Pengintaian ilegal terhadap pihak oposisi atau jurnalis yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

Kerugian Psikologis & Sosial: Dampak bagi Korban:

Kerugian akibat penyadapan tidak hanya berhenti pada angka finansial. Korban sering kali mengalami rasa cemas berkepanjangan, kehilangan rasa percaya pada orang terdekat, hingga terpaksa menyensor diri sendiri (*self-censorship*). Bagi jurnalis atau aktivis, penyadapan dapat mengancam kerahasiaan narasumber dan keselamatan jiwa mereka.

4. Rekam Jejak Kasus Penyadapan: Bukan Sekadar Isu

Penyadapan telah berulang kali menjadi isu hangat yang mengguncang publik di Indonesia:

• Kasus Penyadapan Nomor Presiden (2026): Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel polisi sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sejumlah nomor penting, termasuk nomor Presiden, diduga dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa proses verifikasi yang sah.

• Sadap Intelijen Australia atas Presiden SBY (2013): Bocoran dokumen Edward Snowden yang dipublikasikan ABC News mengungkap bahwa badan intelijen Australia (DSD) pernah memantau telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta lingkaran dekatnya, yang memicu ketegangan diplomatik kedua negara.

• Ancaman Spyware Pegasus: Perangkat pengintai canggih buatan NSO Group ini mampu menyusup lewat metode zero-click (tanpa perlu diklik korban). Citizen Lab mengonfirmasi infeksi terbaru Pegasus pada aktivis mahasiswa di Serbia pada September 2026.

• Stalkerware pada Ponsel Pribadi: Pemasangan aplikasi pengintai tanpa persetujuan jelas melanggar UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

5. Ponsel Terasa Janggal? Cara Memeriksa dan Melindungi Diri

Jika ponsel Anda mulai bersikap aneh, tetap tenang. Penyebabnya sering kali masalah teknis biasa. Namun, beberapa tanda berikut patut dicermati:

• Baterai Cepat Panas/Boros: Baterai terasa cepat panas atau drastis berkurang padahal ponsel jarang digunakan.

• Kuota Internet Melonjak: Penggunaan data internet membengkak tanpa adanya aktivitas unduhan yang jelas.

• Aplikasi & Izin Mencurigakan: Muncul aplikasi asing yang tidak pernah diunduh, atau izin kamera/mikrofon aktif sendiri.

• Notifikasi Login Asing: Menerima pemberitahuan adanya sesi login akun dari lokasi atau perangkat yang tak dikenal.

• Gangguan Suara Telepon: Terdengar suara dengung, gema, atau klik samar saat menelepon (bisa juga karena gangguan sinyal).

Penting: Gejala Bukan Bukti Pasti Satu gejala saja tidak cukup untuk menyimpulkan ponsel Anda pasti disadap. Namun, jika beberapa tanda muncul bersamaan terutama adanya login asing dan aplikasi yang tidak dikenal segera lakukan pemeriksaan keamanan secara menyeluruh.

 

Langkah-Langkah Protection & Pencegahan:

1. Gunakan Aplikasi Pesan Terenkripsi: Gunakan aplikasi pesan terenkripsi secara bawaan (seperti Signal) atau manfaatkan fitur Secret Chat pada Telegram.

2. Otentikasi Dua Faktor (2FA): Aktifkan aplikasi authenticator (Google Authenticator / Authy) untuk perlindungan akun penting.

3. Pembaruan Rutin: Selalu perbarui sistem operasi (iOS/Android) dan aplikasi secara berkala untuk menutup celah keamanan.

4. Audit Aplikasi & Izin: Hapus aplikasi yang tidak dikenal dan periksa ulang izin akses lokasi, kamera, serta mikrofon.

Apa yang Harus Done Jika Diduga Kuat Disadap?

Segera ganti kata sandi akun-akun vital Anda menggunakan perangkat lain yang terpercaya, lalu keluarkan seluruh sesi login asing (*logout all sessions*). Bukti-bukti seperti tangkapan layar, daftar aplikasi mencurigakan, dan catatan waktu kejadian sebaiknya disimpan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan perbaikan atau reset pabrik (*factory reset*). Jika dicurigai ada penggantian kartu SIM tanpa izin, segera hubungi pihak operator seluler.

Privasi Digital Bukan Hanya Urusan Teknologi

Penyadapan menunjukkan bahwa teknologi bak pisau bermata dua: ia sangat membantu penegakan hukum, tetapi sekaligus menghancurkan rasa aman jika kewenangannya berjalan tanpa pengawasan ketat. Privasi adalah hak fundamental setiap warga negara, bukan sebuah kemewahan. Negara berkewajiban menyediakan aturan hukum yang tegas dan pengawasan yang nyata, sementara kita sebagai pengguna perlu membangun kebiasaan digital yang waspada.

Referensi dan Bacaan Lanjut

Rujukan berikut dapat digunakan untuk menelusuri dasar hukum serta perkembangan perkara penyadapan di Indonesia. Dokumen ini bersifat edukatif dan bukan merupakan pendapat hukum formal.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital).

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Database Peraturan BPK).

[4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK (kewenangan penyadapan).

[5] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital).

[6] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 75 huruf i.

[7] ANTARA News, “Polri tetapkan LSP, ASN, dan EH tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden”, 3 November 2026.

[8] ABC News, “Australia spied on Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono…”, 18 November 2013.

[9] The Citizen Lab, “Pegasus Spyware Infection of Serbian Pro-Democracy Student Activist”, 2 September 2026.

[10] Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Tafsir dan Asbabun Nuzul Q.S. An-Nisa ayat 23

Assalamu'alaikum W.rWb.

Alhamdulillah pada kesempatan kali ini penulis akan membahas, Asbabun Nuzul (sebab diturunkan) dan tafsiran dari Q.S. An-Nisa ayat 23.

Asbabun Nuzul atau penyebab ayat ini diturunkan, Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha tentang “wahala ilu abna ikumulladzina min ashlabikum” (An-Nisa ayat 23) ‘Atha menjawab: “Pernah kami memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi kita Saw kepada mantan istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi)”. Kaum musyrikin memperasalahkannya hingga turun ayat tersebut (An-Nisa ayat 23) dan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 40 sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan kepada mantan istri anak angkat.

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Tafsir Al-Jalalin

 (Diharamkan atas kamu ibu-ibumu) maksudnya mengawini mereka dan mencakup pula nennek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah, (saudara-sudaramu yang perempuan) baik dari pihak bapak maupun dari ibu, (saudara-saudara bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu, (saudara-saudara ibumu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara nenekmu, (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan termasuk pula anak-anak mereka, (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai 2 tahun dan sekurang-kurangnya 5 kali susuan sebagaimana dijelaskan dalam hadis, (saudara-saudara perempuanmu sesusuan). Kemudian dalam sunnah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuannya,berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, “Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah.” Riwayat Bukhari dan Muslim. (ibu-ibu istrimu, mertua dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain, (yang berada dalam asuhanmu) mereka berada dalam pemeliharaan kalian; kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafal rabaaib, (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi, (tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka, (dan bahwa kamu himpun dua orang perempuan yang bersaudara) baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan dan menghimpun seorang perempuan dengan seorang perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara “tukar lapik” atau “turun ranjang” atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa lalu) yakni di masa jahiliah sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

FIKIH SIYASAH

ABD AL-WAHHAB KHALLAF

         Pakar hukum islam ini adalah professor hokum islam pada Fakultas hukum Universitas Cairo di Mesir. Dalam bukunya yang berjudul  Al-siyasat al-syar’iyyah, ia membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif islam. Pembahasannya ia kaitkan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariat islam dan kemaslahatan ummat. Artinya untuk melaksanakan dua aspek ini dari segi siyasah syar’iyah, memerlukan adanya lembaga sebagai instrument pelaksananya, yaitu pemerintahan.

          Menurut Khallaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, serta pertimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Berdasarkan keterangan ayat-ayat al-Qur’an dan hadist, pemerintahan dalam islam menghendaki bentuk dusturiyat (konstitusional), dan bukan istibdadiyat (tirani).

           Aspek-aspek penting asas siyasah dusturiyah menurut khallaf, adalah: bentuk pemerintahan; hak-hak individu, dan bidang-bidang kekuasaan. Islam menghendaki pemerintahan konstitusional, sebab urusan pemerintahan bukan urusan dan hak monopoli orang tertentu, melainkan urusan dan hak umat atau rakyat. Ini didasarkan pada perintah Allah kepada orang-orang muslim agar bermusyawarah di antara mereka.

           Karena itu, kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan bukan hak Quraisy dan bukan lainnya. Tidak ada nash dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi yang memerintahkan kaum muslimin agar kepemimpinan pasca Rasul berada di tangan keluarganya atau individu-individu tertentu. Tetapi diserahkan kepada kehendak ummat untuk memilih orang-orang yang akan memegang  kepemimnan tertinggi. Kesimpulan ini ia perkuat pula dengan tradisi pengangkatan Khulafa al-Rasyidin melalui pemilihan dan dibaiat oleh umat.

            Karena itu pula, pertanggungjawaban pemerintah ada pada ummat. Hal ini dijelaskan oleh nash yang menuntun rakyat agar menggunakan hak berpendapat untuk memberi nasehat atau control social terhadap wulat al-amri (pemegang kekuasaan). Nabi bersabda: “sesungguhnya Allah menyukai bagi kamu tiga perkara dan membenci bagi kamu tiga perkara: Dia menyukai agar kamu menyembahNya dan jangan menyekutukanNya, kamu berpegang kepada agama Allah dan jangan berpecah belah, dan kamu menasehati orang-orang yang ditakdirkan Allah mengurus urusan kamu.” Ini mengisyaratkan bahwa syariat menjamin adanya kebebasan berpendapat.  Pertanggungjawaban pemerintah kepada ummat dilakukan dengan jalan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah dan nasehat agar sempurna bisa dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, bila seluruh rakyat tidak bisa melakukannya.

               Penjelasan tersebut mengandung makna, sendi-sendi pemerintahandalam islam adalah syura sebagai hokum dasar. Mengenai rinciannyadiserahkan kepada ummat untuk menetapkan sistemnya yang sesuai dengan keadaan, menentukan system pemilihan, syarat-syarat bagi orang yang akan dipilih, dan teknis pelaksanaanya. Sendi kedua dan ketiga adalah adanya pertanggungjawaban kepala Negara, dan kewenangan kepala Negara berasal dari baiat rakyat. Apa dan bagaimana system dan taknis pelaksanaan kedua sendi ini diserahka kepada ummat. Sendi-sendi ini menujukkan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan.

              Khallaf lebih lanjut menjelaskan, dengan sendi-sendi tersebut maka urusan-urusan kaum muslimin harus dimusyawarahkan. Demikian pula hak menentukan kepala Negara ada pada rakyat yang didelegsikan kepada lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd untuk melaksanakannya. Wewenang yang diberikan kepada kepala Negara adalah memelihara Negara dan mengatur urusan dunia. Namun kedudukan dan perannya ini tidak berarti bahwa kepala Negara memperoleh keuasaan dari Tuhan. Sebab, kewenangannya mengurus dua hal itu berasal  dari rakyat.

               Dalam pemerintahan islam yang dikendalikan oleh undang-undang, menurut khallaf, kebebasan perorangan dan persamaan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik harus dijamin oleh Negara. Hak-hak kebebasan perorangan terdiri dari kebebasan yang dibatasi oleh perintah dan larangan undang-undang baik yang berasal dari syariat agama maupun yang dibuat oleh penguasa, kebebasan atas tempat tinggal, kebebasan memiliki, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan belajar. Sedangakan kebebasan individu-individu dalam hak-hak sipil dan politik, setiap individu sama dalam ketaatan terhadap kekuasaan undang-undang, tidak ada yang kebal hokum, kepala Negara dan pejabat serta rakyat sama kedudukannya di depan hokum, tidak boleh seseorang memperoleh hak-hak istimewa. Dan setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampia kepada yang rendah. Ini semua merupakan bagian dari ajaran islam yang dapat di rujuk kepada al-Qur’an dan hadits.

            Oleh karena pemerintahan dalam islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah, kewenangan kepala Negara berasal dari rakyat, dan adanya pertanggungjawaban kepala Negara, maka konsekuensinya, kata khallaf, harus ada pembagian kekuasaan. Ia menyebutkan, kekuasaan Negara dapat  didelegasikan kepada :

1.       Kekuasaan membuat undang-undang ( al-sulthat al-tasyri’iyat )

2.       Kekuasaan peradilan atau kehakiman ( al-sulthat al-qadhaiyat )

3.       Kekuasaan melaksanakan undang-undang ( al-sulthat al-tanfiziyat ).

Masing-masing istilah ini dapat diidentikkan dengan istilah-istilah kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif.

              Adapun sumber hukum bagi pemerintahan islam terdiri dari hukum dasar Ilahi yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabNya, dan yang ditetapkan oleh lisan RasulNya. Sumber ketiga adalah hukum produk ijtihad penguasa ( wulat al-amr ) yang tidak bertentangan dengan hukum dasar untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana ketetapan hukum dasar, hukum hasil ijtihad wulat al-amr  pun bersifat memaksa dan mengikat untuk dipatuhi penguasa dan aparatnya serta rakyat selama ia tidak bertentangan dengan substansi hukum dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, ( Jakarta = PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 2, 1995 )

Baca juga :

- Pengertian, Tujuan dan Wewenang Peradilan
- Pengertian, Dasar, Tujuan dan Larangan Perkawinan
- Sumber Hukum Islam dan Pengertiannya
- Pengertian dan Hukum Acara Pidana