Sunday, 22 November 2026

Mundur Sebelum Dimakzulkan: Antara Kearifan Etik dan Pertanyaan Konstitusional yang Menggantung



Dalam dua pekan, Indonesia menyaksikan rangkaian peristiwa yang jarang terjadi: putusan kasasi yang meruntuhkan dokumen syarat pencalonan seorang wakil presiden, usulan pemakzulan lintas fraksi, lalu pengunduran diri sukarela. Semua itu terjadi tanpa guncangan jalanan dan tanpa krisis institusional terbuka. Secara permukaan, sistem tampak bekerja. Namun kolom ini ingin bertanya apakah sistem benar-benar menjawab persoalannya, atau hanya menghindarinya.

Putusan yang Presisi, Tafsir yang Liar

Mari mulai dari yang paling mendasar. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 adalah putusan Tata Usaha Negara. Objeknya sempit: keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019. MA membatalkannya dan memerintahkan pencabutan. Putusan itu tidak menyentuh hasil Pilpres 2024 dan tidak serta-merta memberhentikan siapa pun.

Ketelitian ini penting karena ruang publik cenderung melompat dari "suket batal" ke "wapres tidak sah". Lompatan itu tidak otomatis. Yang hilang adalah pemenuhan satu syarat administratif. Apakah hilangnya syarat itu berakibat pada kelayakan jabatan merupakan pertanyaan konstitusional, dan UUD 1945 sudah menyediakan forumnya.

Forum itu adalah Pasal 7A dan 7B. Pasal tersebut mencakup pendapat DPR bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat, pemeriksaan wajib oleh Mahkamah Konstitusi dalam 90 hari, lalu sidang MPR. Rancangan ini sengaja berlapis agar putusan sepenting pemberhentian pejabat hasil pemilihan langsung tidak lahir dari satu lembaga atau satu arus politik.

Jalan yang Tertutup di Tengah Jalan

Di titik inilah pengunduran diri 12 November mengubah peta. Usulan HMP dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi, jauh melampaui ambang 25 anggota, gugur karena objeknya, yakni jabatan itu sendiri, berhenti ada. Secara hukum, ini konsisten. Tidak ada gunanya menguji kelayakan jabatan yang sudah kosong.

Namun gugurnya proses itu meninggalkan lubang. Mahkamah Konstitusi tidak pernah diberi kesempatan menjawab pertanyaan yang secara normatif baru: apakah batalnya dokumen penyetaraan pendidikan menjadikan seorang wakil presiden "tidak lagi memenuhi syarat" menurut Pasal 7A? Jawaban itu akan menjadi yurisprudensi bagi pemilu-pemilu mendatang. Kini pertanyaan itu menggantung tanpa preseden. Pengunduran diri menyelamatkan stabilitas, tetapi harganya adalah ketidakpastian doktrinal.

Pernyataan Menko Yusril bahwa tidak ada lagi ruang PK yang efektif bagi Gibran karena ia bukan pihak tergugat memperlihatkan persoalan serupa. Seorang pejabat tertinggi terdampak langsung oleh sengketa TUN, tetapi secara hukum acara hampir tak punya kedudukan untuk membelanya. Ini kelemahan struktural hukum acara kita, bukan sekadar soal Gibran, dan layak dibahas pembentuk undang-undang tanpa menunggu kasus berikutnya.

Etika Politik: Kedewasaan atau Kalkulasi?

Dari sudut etika politik, pengunduran diri sering dipuji sebagai tanda kedewasaan. Pujian itu ada dasarnya. Dalam tradisi demokrasi, pejabat yang legitimasinya dipersoalkan secara serius lalu memilih mundur sedang menempatkan kepentingan institusi di atas jabatan pribadi. Kita tidak boleh sinis berlebihan terhadap langkah itu.

Tetapi etika politik juga menuntut kita memperhatikan urutan peristiwa. Pembicaraan empat mata dengan Presiden terjadi pada 10 November. HMP diserahkan pada 11 November. Suket dicabut dan surat pengunduran diri diserahkan pada 12 November. Rangkaian yang padat ini menimbulkan dua tafsir yang sama-sama masuk akal. Tafsir pertama menyebutnya keputusan yang matang dan bertanggung jawab. Tafsir kedua menyebutnya manuver untuk memotong proses yang dapat berujung pada putusan MK yang lebih memberatkan. Penulis tidak berpretensi tahu motif sebenarnya. Namun fakta bahwa kedua tafsir sama-sama tidak bisa dibantah adalah masalah tersendiri: ketika motif pejabat publik tidak dapat diuji, kepercayaan publik bersandar pada praduga baik, dan praduga baik bukan fondasi yang kokoh bagi sebuah republik.

Hal serupa berlaku bagi DPR. Dukungan 120 anggota lintas fraksi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bisa bergerak cepat ketika arah angin politik jelas. Pertanyaannya, apakah kecepatan yang sama akan hadir untuk perkara yang tidak menguntungkan koalisi? Konsistensi, bukan kecepatan, adalah ukuran integritas lembaga pengawas.

Ujian Berikutnya: Dua Nama dan Satu Sidang

Babak berikutnya sudah berjalan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pengisian kekosongan jabatan dalam 60 hari. Presiden mengusulkan dua nama, dan MPR memilih satu dalam sidang paripurna yang dijadwalkan 9 Desember. Mekanisme ini sah, tetapi secara politik menguntungkan Presiden karena kandidat disaring di hulu oleh satu orang. Dengan peta koalisi yang gemuk, pemilihan di MPR cenderung bersifat konfirmasi, bukan kontestasi.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada prosedur, melainkan pada substansi. Publik berhak menuntut agar dua nama itu diumumkan dengan rekam jejak yang dapat diperiksa, termasuk, dan terutama, kelengkapan dokumen persyaratan pendidikannya. Setelah episode ini, verifikasi syarat administratif pencalonan tidak boleh lagi menjadi formalitas yang baru diperiksa ketika sudah menjadi polemik.

Pelajaran yang Perlu Dicatat

Ada tiga pelajaran yang patut dicatat. Pertama, putusan pengadilan harus dibaca sesuai batasnya, tidak dikecilkan dan tidak digelembungkan. Kedua, penyelesaian politik yang cepat tidak boleh menggantikan kejelasan hukum. Kekosongan jawaban MK atas pertanyaan Pasal 7A adalah utang konstitusional yang masih tersisa. Ketiga, legitimasi pejabat publik tidak cukup dibangun di atas kemenangan elektoral. Ia juga bergantung pada integritas dokumen yang mengantarkannya ke kontestasi.

Mundur memang bisa menjadi tindakan terhormat. Tetapi kehormatan sebuah negara hukum diukur dari kemampuannya menjawab pertanyaan, bukan dari kecepatannya menutup perkara.

No comments:

Post a Comment